LOCAL POLITICAL DYNAMICS IN THE MANAGEMENT OF MINING RESOURCES

IMPLICATIONS FOR SOCIAL WELFARE IN MINING AREAS IN NORTH KONAWE, SOUTHEAST SULAWESI

Abstrak

Dinamika politik lokal memainkan peran sentral dalam membentuk tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, di mana aktor politik, korporasi, dan masyarakat berinteraksi dalam struktur kekuasaan yang asimetris. Studi ini meneliti bagaimana konfigurasi politik lokal memengaruhi pengelolaan sumber daya pertambangan serta bagaimana dinamika tersebut berdampak pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan wawancara lapangan, observasi, serta analisis dokumen yang dilakukan di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Temuan penelitian mengungkap bahwa elit politik lokal sering mendominasi proses pengambilan keputusan terkait izin pertambangan dan program pembangunan masyarakat, yang kerap dijalankan melalui hubungan patron–klien serta kolusi dengan aktor korporasi. Dinamika semacam ini menyebabkan manfaat ekonomi hanya dikuasai oleh kelompok sempit elit politik dan bisnis, sementara masyarakat luas justru menghadapi dampak negatif berupa hilangnya mata pencaharian, kerusakan lingkungan, serta keterbatasan akses terhadap peluang pembangunan. Lebih lanjut, studi ini menyoroti kelemahan struktural dalam implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR), yang sering kali dirancang sebagai intervensi jangka pendek dan simbolis, lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politik daripada mekanisme pemberdayaan yang nyata. Ketiadaan kebijakan inklusif dan redistributif memperburuk ketidakadilan sosial serta ekologis, sekaligus memperlebar kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi. Penelitian ini juga menegaskan peran praktik gatekeeping dalam lapangan kerja serta kontrol politik terhadap privilese ekonomi lokal, yang menciptakan ketergantungan dan membatasi partisipasi substantif masyarakat. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada diskusi tentang “kutukan sumber daya lokal” dengan menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam, tanpa tata kelola yang akuntabel dan redistribusi yang inklusif, cenderung memperkuat ketimpangan alih-alih menguranginya. Secara praktis, temuan ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme tata kelola partisipatif. Integrasi strategi redistributif, pemberdayaan berbasis CSR jangka panjang, dan perlindungan ekologis menjadi hal yang esensial untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya pertambangan tidak hanya menyumbang pada pendapatan daerah tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Kata Kunci: politik lokal, tata kelola pertambangan, kesejahteraan masyarakat, CSR, kutukan sumber daya, Sulawesi Tenggara.